nusakini.com - Sebanyak 34 proyek pembangkit listrik telah mangkrak selama 7 sampai 8 tahun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan penjelasan mengenai penyelesaian proyek-proyek mangkrak ini. Jika tidak ada kepastian penyelesaian, Presiden Jokowi mengancam akan membawa masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Karena dana yang dikeluarkan juga sangat besar sekali. Saya tolong nanti diberitahukan ke saya, totalnya berapa, karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11/2016) sore.

• Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Bersepeda Bareng di Lombok
• Khusus IKN, Jokowi Keren
• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Soal Isu Jokowi Ikut Cawe-cawe Menentukan Pembentukan Kabinet Prabowo, Ini Respon Gibran

Dalam pengamatan Presiden Jokowi yang melihat langsung proyek tersebut di lapangan, 1-2 proyek kelihatannya tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan semuanya. Karena itu, Presiden meminta ada kepastian.

“Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya bawa ke KPK, karena ini menyangkut uang yang bukan kecil, gede sekali, 34 proyek pembangkit listrik,” tegas Presiden.

Presiden mengaku, sampai sekarang dirinya belum mendapatkan kepastian mengenai proyek-proyek yang mangkrak itu. Oleh sebab itu, Presiden meminta yang baru ini betul-betul hati-hati semuanya. “Hati-hati semuanya,” pesannya.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (p/mk)